Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu — Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengatakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah harusnya diselenggarakan sesuai apa yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Pemilu dan Pilkada menurutnya seharusnya bisa membuat semua masyarakat senang, bukan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan.
“Pilkada harusnya bisa membuat orang senang, bukan orang stres. Kita mau lahir pemimpin yang bisa diterima mayoritas masyarakat,” kata Muhammad saat membuka Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Waikota dan Wakil Walikota, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (8/6).
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu mengungkapkan, semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk menciptakan pilkada yang menyenangkan. Pilkada, lanjutnya, jangan dijadikan sebagai ajang yang memicu emosi dan perpecahan antar kelompok tertentu. Pilkada juga jangan sampai mempertegas dualisme di tengah masyarakat.
“Pilkada tidak membua orang kaget, tidak membuat orang stres, tidak membuat orang-orang berhadapan dengan dualisme,” ujarnya.
Pilkada, Muhammad meneruskan, harus dipahami sebagai proses. Bukan sebagai tujuan. Pilkada merupakan proses untuk membangun harmonisasi masyarakat setelah hasil pilkada ditetapkan.
Jika pilkada sebagai tahapan proses sudah diwarnai konflik, menurutnya bisa dipastikan tujuan pilkada tidak akan tercapai. Harapan masyarakat terhadap pemimpin yang dipilih dari pilkada juga tidak akan terwujud.
Bawaslu, lanjut Muhammad, berupaya untuk menjaga pilkada sebagai sebuah proses berjalan lancar dan bermartabat. Sebab, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam pengawasan Bawaslu memiliki beban moral terhadap masyarakat.
Hanya saja, menurutnya pilkada yang sukses tidak akan terjadi bila itikad baik hanya datang dari Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Muhammad mengatakan, semua pemangku kepentingan mulai dari pemeerintah daerah, partai politik, kepolisian, lembaga sosial masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pemikiran dan tekad yang sama.
Pilkada serentak tahun 2015 menurut Muhammad sangat istimewa. Tidak hanya dari keserentakannya, tetapi juga dari potensi konflik yang akan ditimbulkan dari aturan-aturan pilkada serentak.
“Pengamat politik sudah mengungkapkan pilkada lebih besar potensi konfliknya dibanding pemilu nasional. Karena terlibatnya semua unsur politik di pilkada, dan adanya sudden death karena pilkada hanya satu putaran,” jelas Muhammad.
Karena itu, dia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mewujudkan pilkada yang aman, damai dan bermartabat. Muhammad mengajak semua pihak menjadikan pilkada sebagai proses penggunaan hak pilih masyarakat menjadi kegiatan yang menyenangkan.
Rakor Stakeholders merupakan acara yang diselenggarakan Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI. Selain dihadiri Muhammad, acara yang berlangsung dua hari ini dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Nelson Simajuntak. Hadir pula perwakilan dari Pemprov Kalimantan Tengah, Rektor Institut Pendidikan Dalam Negeri Suhajar Diantoro, perwakilan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalteng, dan Anggota Komisi II DPR Willy M Yoseph. Hadir pula perwakilan masyarakat, parpol, mahasiswa, media massa dan LSM di Palangkaraya.
Penulis : Ira Sasmita
Foto : Ali Imron
sumber